Download Tugas Makalah Isd PDF

TitleTugas Makalah Isd
File Size105.0 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 2

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Perkawinan suatu perbuatan mulia dan merupakan kebutuhan rohani dan

jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunnatullah bahwa sesuatu
dijadikan tuhan berpasang pasangan . Begitupun manusia dijadikan Allah SWT
dua jenis, laki-laki dan perempuan. Untuk mengikat kedua jenis laki.laki dan
perempuan dalam suatu ikatan yang syah, maka dilakukan perkawinan.
Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan sebagai suatu
peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua
calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga kedua
belah pihak.

Untuk memahami akal budi Minangkabau perlu dipahami sejarah kelahiran
ibunya,yaitu adat Minangkabau, sebab proses kelahiran adat tersebut, adalah
usaha untuk memperbaiki kondisi yang ada saat itu. Adat atau Hukum
Minangkabau yang pertama kali berlaku adalah, Hukum pemerintahan si lama-
lama penerapan Hukum ini dalam masyarakat atau kerajaan, masih sederhana.
Hukum perdata si gamak-gamak , artinya angkat atau kerja siapa yang berusaha,
ialah yang berhak menikmati hasilnya. Akibat Hukum ini tanah dikuasai oleh si
kuat. Dan Hukum si mumbang jatuh artinya penerapan hukum pidana waktu itu
bagaikan mumbang atau kelapa muda yang jatuh, tidak ada pertimbangan yang
meringankan [1] .

Masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga
mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hokum adat
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing –masing agamanya dan
kepercayaannya itu “ . Disamping Hukum agama juga perlu mempedomani
Hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau. Dengan dikeluarnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum
perkawinan nasional bagi setiap warga negara, belum berarti bahwa di dalam
pelaksananan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh
Hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis [2] . Perkawinan
mempunyai ketentuan ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya. Menurut
Hukum adat Minangkabau bahwa orang dilarang kawin dengan orang dari suku
yang sama. Garis keturunan Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan
ibu, garis keturunan ibu menentukan suku seseorang. Sistem perkawinannya
disebut dengan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal yaitu suatu sistem
dimana perkawinan dilakukan dengan orang yang mempunyai suku yang
berbeda . Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat
Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa
hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya
pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan
sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum
adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin

Page 4

BAB II
PEMBAHASAN

A. PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU
Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimana perkawinan

memerlukan penyesuaian dalam banyak hal.Perkawinan menimbulkan hubungan
baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapula i dan anak dara
tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa
sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial,
tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus
dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri
dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal
watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh
keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.

Perkawinan juga menuntut suatu tanggungjawab, antaranya menyangkut
nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggungjawab pendidikan anak-anak
yang akan dilahirkan. Diminang kabau kawin dengan suku yang sama dilarang,
karena dianggap bersaudara, bagi yang melakukan akan mendapatkan hukuman.
Hukuman itu tidak kentara dalam bentuk pengucilan dan pengasingan dari
pergaulan masyarakat Minang. Karena itu dalam perkawinan orang Minang selalu
berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau.
Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat
Minangkabau adalah Kedua calon mempelai harus beragama Islam,Kedua calon
mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan
itu berasal dari nagari atau luhak yang lain, Kedua calon mempelai dapat saling
menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak, Calon
suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat
menjamin kehidupan keluarganya.
Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap
perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat
Minang. Karena itu jika perkawinan satu suku dilakukan maka akan dianggap
perkawinan sumbang.

B. PENGERTIAN SUKU DI MINANG KABAU
Suku dalam tatanan Masyarakat Minangkabau merupakan basis dari

organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental.
Pengertian awal kata suku dalam Bahasa Minang dapat bermaksud satu per-
empat, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau,
dapat dikatakan sempurna apabila telah terdiri dari komposisi empat suku yang
mendiami kawasan tersebut. Selanjutnya, setiap suku dalam tradisi Minang, diurut
dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu, dan diyakini berasal dari satu
keturunan nenek moyang yang sama. Selain sebagai basis politik, suku juga
merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan

Page 5

tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang semuanya itu
dikenal sebagai harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta milik bersama dari
seluruh anggota kaum-keluarga. Harta pusaka tidak dapat diperjualbelikan dan
tidak dapat menjadi milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan bersama
untuk melindungi anggota kaum-keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota
keluarga yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah, maka harta pusaka
dapat digadaikan. Suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang
lebih kecil atau disebut payuang (payung). Adapun unit yang paling kecil setelah
sapayuang disebut saparuik. Sebuah paruik (perut) biasanya tinggal pada sebuah
rumah gadang secara bersama-sama.

C. PENYEBAB DILARANGNYA KAWIN SATU SUKU
Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan beraneka ragam

budaya, salah satunya adalah suku Minangkabau. Suku atau matriclan ialah unit
utama dari struktur sosial di Minangkabau. Seseorang tidak dapat dipandang
sebagai orang Minangkabau jika ia tidak mempunyai suku. Setiap suku
mempunyai adat yang satu sama lain memiliki corak yang berbeda. Di
Minangkabau, salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat adalah
pada saat masa perkawinan. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi
seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya dan mulai
membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas
dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan demikian, perkawinan dapat
juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Adat Minangkabau menentukan bahwa orang Minangkabau dilarang kawin
dengan orang dari suku yang serumpun, misalnya seseorang yang berasal dari
suku jambak tidak boleh kawin dengan seseorang yang dari suku jambak juga,
karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu,
jadi jika kawin dengan suku yang sama di anggap bersaudara. Menurut Prof. Dr.
Koentjaraningrat kalau kawin dengan saudara-saudara kandungnya, maka disebut
“eksogami keluarga batih”. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang
mempunyai marga yang sama, maka disebut ‘eksogami marga”. Kalau orang
dilarang kawin dengan dengan orang yang berasal dari nagari yang sama, disebut
“eksogami nagari”. Di Minangkabau garis keturunan berdasarkan garis keturunan
ibu, maka disebut “eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal”. Jadi, di
Minangkabau dilarang kawin dengan suku yang sama termasuk di kenagarian
Kampung Batu Dalam. Larangan kawin satu suku ini tidak dalam konteks halal
dan haram, kesepakatan untuk tidak kawin satu suku adalah soal raso jo pareso.
Berdasarkan kekerabatan matrilineal, masyarakat Minangkabau merasa
badunsanak (bersaudara) dengan orang-orang sekaum atau satu suku. Jika ada
yang melanggar terhadap aturan adat, maka akan mendapat sanksi secara adat
pula. Larangan kawin sapasukuan terutama nan sasako jo pusako jangan diartikan
sebagai penentangan terhadap hukum-hukum Islam yang menjadi landasan hukum
adat Minangkabau tetapi lihatlah sebagai keunikan suatu masyarakat yang
menganut system kekerabatan matrilineal yang menjunjung tinggi harkat kaum
perempuan dan memegang teguh rasa persaudaraan dengan pijakan raso jo pareso.

Page 6

Singkatnya penyebab dilarangnya kawin satu suku di Nagari Kampung batu
Dalam adalah karena masyarakat yang satu suku merasa bersaudara yang
menjunjung tinggi raso jo pareso. Jika dilakukan kawin satu suku, maka sama
halnya dengan mengawini saudara sendiri.

D. AKIBAT KAWIN SATU SUKU
Nikah sesuku bagi orang Minang masih menjadi sebuah yang tabu dan sangat

sakral untuk dilanggar. Mereka yang mencoba kawin sesuku siap-siap saja
terjamajinalkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Minang dimana ia
berdomisili. Menjadi bahan kasak-kusuk orang satu kampung, cemoohan dan
pengucilan. Orang yang satu suku tidak boleh kawin, kendatipun mereka beda
kabupaten/kota, kecamatan, desa, jorong, selagi mereka dalam adat Minang satu
suku (pisang, chaniago, koto, siumbang, piliang dll.) maka akan susah bagi
mereka melangsung sebuah pernikahan.

Jika Kawin satu suku dilakukan maka akan mendapatkan kutukan dalam biduk
rumah tangga dan keluarga (TIDAK SAMARA), diprediksikan tidak akan
dikarunia keturunan, Ada pun keturunan yang terlahir akan mengalami kecacatan
fisik dan keterbelakangan mental (akibat genetika), Kalau mereka mendapatkan
keturunan maka keturunan diperkirakan akan buruk laku (berakhlak buruk),
Rumah tangganya akan selalu dirundung pertekengkaran, perseteruan, Mereka
yang kawin sesuku diyakin sebagai pelopor kerusakan hubungan dalam kaumnya
(kalangan satu suku), Menimbulkan kesenjangan dalam tatanan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Nagari
Kampung Batu Dalam pada tanggal 26 Maret 2011,kawin satu suku memang
menyebabkan anak berakhlak buruk, rumah tangga di rundung pertengkaran,
perseteruan, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Sementara pembicara lainnya,
Alis Marajo Dt Sori Marajo dalam makalahnya juga menyimpulkan, sasuku atau
sapayuang adalah status yang tidak elok dan menimbulkan kesenjangan sosial,
hingga berakibat terjadinya disporitas sosial di kalangan komunitas masyarakat
Minangkabau.

E. SANKSI PELANGGAR KAWIN SATU SUKU
Seandainya terjadi perkawinan oleh orang yang se suku (sama sukunya) maka

terhadap orang tersebut dikenakan denda dan hukuman secara adat, agar orang
tersebut tetap dibawa dan diikut sertakan dalam kehidupan masyarakat adat, dan
kepada salah seorang yang telah melakukan perkawinan se suku tersebut juga
harus diganti sukunya (agar tidak sesuku). Apabila denda dan hukuman tidak
dilakukan serta tidak diadakan penggantian suku, maka orang yang melakukan
perkawinan tersebut tidak diikutkan tidak dibawa serta oleh masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya penggantian suku bagi orang yang
melakukan perkawinan se suku tersebut, maka akan terjaga / tetap berlaku sistem
eksogami. Kawin satu suku memang mengundang banyak polemik. Namun
sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang masalah apapun dalam adat, kita
harus menyadari bahwa adat setiap nagari itu berbeda.

Similer Documents