Download Perbedaan Kadaster Di Negara Austria Dengan Belanda PDF

TitlePerbedaan Kadaster Di Negara Austria Dengan Belanda
File Size111.3 KB
Total Pages6
Table of Contents
                            1 Pendahuluan
2 Maksud dan Tujuan
3 Metodologi
4 Pembahasan
	1 Sistem Pendaftaran Tanah di Belanda
5 Kesimpulan
6 Saran
7 Referensi
                        
Document Text Contents
Page 1

Perbedaan Kadaster di Negara Belanda dengan Austria

1Hilda Arssy Wiga Cintya 2Ruly Oktavia Supriyani 3Rossita Yuli Ratnaningsih

1Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS
2Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS
3Jurusan Teknik Geomatika FTSP ITS

Abstrak

Syarat umum berdirinya suatu Negara adalah adanya rakyat, wilayah, dan
pemerintahan yang berdaulat. Wilayah disini sering diartikan sebagai tanah, dimana tanah
merupakan bagian dari bumi. Tanah yang dimaksud disini adalah tanah dalam pengertian
yuridis yang disebutkan hak. Tanah memiliki nilai yang sangat berarti bagi manusia. Sejarah
mencatat bahwa peperangan antar Negara, antar suku, antar kerajaan dimasa lalu maupun
sekarang ini sering diakibatkan karena persoalan tanah, termasuk penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mengusai kekayaan alam yang terkandung
didalamnya. Maka tiap negara harus memiliki instansi yang mengatur dalam pendaftaran
tanah atau kita kenal dengan kadaster. Tiap negara memiliki sistem kadaster yang khas. Pada
paper ini akan dibahas perbedaan sistem kadaster di negara Belanda dengan Austria.

Keywords:kadaster, Austria, Belanda

1 Pendahuluan

Kadaster secara etimologis berasal dari bahasa yunani yaitu katastikhon (κατάστιχον)
yang kurang lebih bermakna daftar publik yang memperlihatkan rincian kepemilikan dan
nilai suatu tanah yang dibuat untuk keperluan perpajakan. Dalam bahasa perancis ; cadastro
sedangkan dalam bahasa italia; catastro. Dari definisi diatas terdapat kata kunci dari kadaster,
yaitu: daftar publik, tanah, kepemilikan, nilai tanah dan pajak(atau penerimaan negara).

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, kelompok manusia bahkan bagi
suatu negara, maka tiap negara harus menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh
wilayahnya. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan
tanah; pendaftaran hak-hak tanah atas tanahdan peralihan hak-hak tersebut; serta pemberian
surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Mengenai sistem pendaftaran tanah ada dua jenis atau model pendaftaran tanah. Pertama
disebut dengan model pendaftaran akta atau registration of deeds, disebut juga dengan istilah
pendaftaran tanah dengan stelsel negatif atau pendaftaran tanah negatif. Kedua, pendaftaran
hak atau registration of title, disebut dengan nama " pendaftaran dengan stelsel positif

1

Page 3

a. Transaksi harus disiapkan oleh seorang ahli hukum, notaris; ia bertanggung jawab
atas kesalahan;

b. Hukum mengatur informasi-informasi yang harus terkandung dalam akta notaris;
c. Notaris dikendalikan oleh Kadaster; Kadaster berhak untuk menolak pendaftaran

suatu akta notaris jika akta tersebut tidak memuat semua informasi yang diperlukan
oleh hukum;

d. Hukum melindungi pihak ketiga jika mereka percaya pada informasi yang muncul
dari arsip publik.

Sistem Belanda tentang hak atas tanah adalah berikut. Setiap bagian kecil tanah di
Belanda memiliki pemilik yang sah secara hukum. Dia diperbolehkan untuk menggunakan
sendiri tanah tersebut, tapi dia juga diperbolehkan untuk memberikan hak atas tanah tersebut
kepada orang lain. Dia dapat mengalihkan kepemilikannya, tetapi juga dimungkinkan bahwa
ia menawarkan hanya sebagian dari kekuasaannya kepada orang lain. Dalam kasus terakhir,
ia bisa menyetujui adanya pelaksanaan hak perorangan, yang mengikat dia, tapi bukan orang
lain lagi. Ia juga dapat menetapkan hak kebendaan.

Hak-hak kebendaan dapat digunakan terhadap (berhadapan dengan) siapa pun juga,
begitu juga terhadap misalnya pemilik baru dari tanah tersebut. Jadi, dalam banyak kasus
lebih baik untuk memiliki hak-hak kebendaan karena hak-hak perorangan secara umum tidak
akan mengikat pemilik baru dari tanah yang bersangkutan selama mereka tidak setuju akan
keberadaan hak perorangan tersebut oleh diri mereka sendiri. Dalam hal pengalihan
kepemilikan, orang yang memiliki hak perorangan sebagian besar akan kehilangan kekuasaan
untuk menggunakan harta miliknya. Karena hak-hak kebendaan dapat digunakan dalam
berhadapan dengan orang lain, maka baik pembentukan maupun keberadaan hak-hak
kebendaan telah diatur dengan cukup baik dalam hukum Belanda. Pertama, hanya hak
kebendaan dari jenis yang sudah disebutkan dalam hukum yang dapat ditetapkan. Ini
dinyatakan demikian agar keberadaan dan isi dari hak-hak kebendaan lebih transparan.
Kedua, akta pembentukan harus didaftar dalam arsip publik untuk memastikan bahwa setiap
orang memiliki kemungkinan untuk mengetahuinya atau memperhatikannya. Ketiga, seorang
notaris dilibatkan dalam prosedur pembentukan untuk menggambarkan dengan sangat jelas
isi yang tepat dari setiap hak kebendaan.

Adapun macam-macam hak-hak kebendaan di Belanda antara lain:
a. Hak dari seorang pemilik, kepemilikan (“ownership”, “eigendom”): hak yang paling

komprehensif atas sebuah barang yang tidak bergerak.
b. Hak atas pengabdian pekarangan (“servitude”, “erfdienstbaarheid”): ini merupakan

hak kebendaan yang lebih kurang dibandingkan hak atas kepemilikan; pengabdian
pekarangan memberikan beban atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan
dan demi manfaat bagi pekarangan milik orang lain. Sebuah contoh yang terkenal
adalah hak atas jalan.

c. Hak sewa atau emphyteusis (“erfpacht”) memberikan suatu hak atas penikmatan
untuk menguasai dan menggunakan tanah orang lain. Dalam kenyataannya, hak ini
sangat dekat dengan kepemilikan. [Emphyteusis adalah hak yang berasal dari
pelimpahan atau karena pewarisan berdasarkan keturunan atas sebuah harta kekayaan
yang produktif. Hak ini memungkinkan orang untuk menikmati secara bersyarat atas

Page 4

sebuah barang atau tanah. Orang ini harus merawat barang atau tanah tersebut dan
membayar pajak atau sewa setiap tahun. Tambahan penjelasan dari penrj.]

d. Sebuah hak guna bangunan (“superficies”, “opstal”) memberikan hak untuk
memperoleh kepemilikan atas bangunan atau konstruksi yang terpisah dari
kepemilikan atas sebuah tanah. Hak guna bangunan memberikan pengecualian
terhadap aturan “superficies solo cedit” [Latin: permukaan memberi jalan ke bagian
dasar; maksudnya, hak atas permukaan mencakupi juga hak atas bagian dalam dari
tanah yang bersangkutan; penrj.]

e. Hak menikmati hasil (“usufruct”): ini adalah hak kebendaan untuk menggunakan,
menikmati dan menerima keuntungan dari property yang dimiliki orang lain. Pemilik
hak menikmati hasil adalah pemilik atau penerima manfaat dari keuntungan-
keuntungan tersebut. Hak-hak ini berakhir ketika penerima manfaat meninggal,
meskipun hak menikmati hasil masih dapat dialihkan, dengan risiko penjual
meninggal (segera) sebelum pembeli. Hak-hak ini tidak dilihat sebagai bagian dari
genus hak atas pengabdian pekarangan di Belanda. Sebuah variasi dari hak ini adalah
“hak atas usus et habitatio” [Latin: hak atas penggunaan/pemakaian dan tempat
tinggal]. Perbedaan utamanya adalah bahwa hak kebendaan ini adalah bersifat sangat
pribadi dan tidak dapat dialihkan.

f. Hak atas hipotek atau hak tanggungan: ini adalah hak jaminan atas properti yang
terdaftar. Pihak pemegang hipotik (mortgagee) dapat menjual properti ini jika pihak
pemberi hipotik (mortgagor) tidak memenuhi kewajibannya. Dia (kreditur) memiliki
hak eksekusi: ini adalah hak untuk secara terbuka menjual properti yang dijadikan
sebagai agunan/jaminan dan tanggungan tanpa campur tangan hakim dan untuk
menutup piutang dari hasil penjualan.

g. Hak atas kewajiban kualitatif: ini adalah suatu ketentuan kontraktual yang berkaitan
dengan properti yang terdaftar, yang menjamin pelimpahan kewajiban pribadi tertentu
untuk mentoleransi atau menahan diri dari tindakan-tindakan tertentu pada orang-
orang yang kemudian mendapatkan barang tak bergerak tersebut dengan hak tertentu,
atau yang memperoleh hak perorangan atau hak sisa atas harta itu.

h. Perhatian khusus perlu diberikan untuk suatu bentuk khusus dari kepemilikan bersama
(“co-ownership”): kepemilikan atas sebuah apartemen. Sistem Belanda untuk
kepemilikan apartemen dalam sebuah gedung dibangun melalui asumsi dasar bahwa
pemilik apartemen adalah pemilik bersama dari seluruh bangunan dengan hak mutlak
khusus atas penikmatan bagian tertentu dari bangunan tersebut, yaitu apartemennya.

i. Ada juga bentuk lain dari kepemilikan bersama antara tetangga, yang disebut
“mandeligheid” [Belanda: kepemilikan bersama/umum]. Ini adalah bentuk
kepemilikan bersama atas sebidang tanah (misalnya jalan keluar untuk umum) yang
dilekatkan pada kepemilikan harta atau tanah dalam hidup bertetangga. Selain
mandeligheid, yang harus ditetapkan oleh pemilik bersama atas tanah yang
bersangkutan, ada dinding atau tembok pemisah bersama dan pagar bersama, dll.;
mandeligheid ini dalam KUH Perdata Prancis dikenal dengan sebutan mitoyenneté.

Tidak seperti praktik asuransi hak di Amerika Serikat, di Belanda tidak perlu untuk
mengasuransikan hak Anda karena risiko bahwa Anda tidak menjadi pemilik sangat kecil.

Similer Documents