Download OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK PDF

TitleOPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK
File Size43.2 KB
Total Pages10
Document Text Contents
Page 1

1

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK:

PERSPEKTIF DAVID OSBORNE DAN TED GAEBLER

Oleh:

AHMAD ZAENAL FANANI, SHI., M.Si

(HAKIM PA MARTAPURA)
1





1. Pendahuluan

Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Demikian salah satu

kesimpulan Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development Report 2004

dan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002.
2


Buruknya pelayanan publik memang bukan hal baru, fakta di lapangan

masih banyak menunjukkan hal ini. GDS 2002 menemukan tiga masalah penting

yang banyak terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu

pertama, besarnya diskriminasi pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan masih

amat dipengaruhi oleh hubungan per-konco-an, kesamaan afiliasi politik, etnis,

dan agama. Fenomena semacam ini tetap marak walaupun telah diberlakukan UU

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN yang

secara tegas menyatakan keharusan adanya kesamaan pelayanan, bukannya

diskriminasi. Kedua, tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan.

Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab munculnya KKN, sebab para

pengguna jasa cenderung memilih menyogok dengan biaya tinggi kepada

penyelenggara pelayanan untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan.

Dan ketiga, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Ini merupakan konsekuensi logis dari adanya diskriminasi pelayanan dan ketidak

pastian tadi.
3


Memang melakukan optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan oleh

birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan

telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut menyangkut pelbagai aspek yang

telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan kita. Di antara

beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang tidak kondusif yang telah


1

Penulis adalah alumni pascasarjana ilmu administrasi negara (kebijakan publik)

UGM Yogyakarta, sekarang lagi melanjutkan studi pada program doktor (S3) ilmu hukum UII

Yogyakarta. Email: [email protected]; telp. 08123418329.


2

Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang

Harus Dilakukan?" dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.


3
Keterangan lebih jauh tentang hasil GDS 2002 bisa dilihat dalam Agus Dwiyanto,

dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Yogayakarta: PSKK-UGM, 2003.

mailto:[email protected]

Page 2

2

lama mewarnai pola pikir birokrat sejak era kolonial dahulu. Prosedur dan etika

pelayanan yang berkembang dalam birokrasi kita sangat jauh dari nilai-nilai dan

praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga negara yang berdaulat.

Prosedur pelayanan, misalnya, tidak dibuat untuk mempermudah pelayanan, tetapi

lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga prosedurnya

berbelit-belit dan rumit.
4


Tidak hanya itu, mulai masa orde baru hingga kini, eksistensi PNS

(ambtennar) merupakan jabatan terhormat yang begitu dihargai tinggi dan

diidolakan publik, khususnya jawa, sehingga filosofi PNS sebagai pelayan publik

(public servant) dalam arti riil menghadapi kendala untuk direalisasikan. Hal ini

terbukti dengan sebutan pangreh raja (pemerintah negara) dan pamong praja

(pemelihara pemerintahan) untuk pemerintahan yang ada pada masa tersebut yang

menunjukkan bahwa mereka siap dilayani bukan siap untuk melayani.

Di samping itu, kendala infrastruktur organisasi yang belum mendukung

pola pelayanan prima yang diidolakan. Hal ini terbukti dengan belum

terbangunnya kaidah-kaidah atau prosedur-prosedur baku pelayanan yang

memihak publik serta standar kualitas minimal yang semestinya diketahui publik

selaku konsumennya di samping rincian tugas-tugas organisasi pelayanan publik

secara komplit. Standard Operating Procedure (SOP) pada masing-masing

service provider belum diidentifikasi dan disusun sehingga tujuan pelayanan

masih menjadi pertanyaan besar. Akibatnya, pada satu pihak penyedia pelayanan

dapat bertindak semaunya tanpa merasa bersalah (guilty feeling) kepada

masyarakat.

Oleh karena itulah, dalam tulisan ini penulis ingin mengulas tentang

teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya

Reinventing Government untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam

melakukan optimalisasi pelayanan publik birokrasi dunia peradilan. Teori ini

sudah terbukti mampu menjadi solusi atas buruknya pelayanan publik yang terjadi

di pemerintahan Amerika sehingga timbul krisis kepercayaan terhadap pemerintah

di penghujung tahun 1980-an.








4

Agus Dwiyanto, "Pemerintahan yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau

Etika?" dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Yogyakarta:MAP UGM, Vol. I,

No.2 , Juli 1997.

Similer Documents