Download JURNAL analisis penyusunan apbd.pdf PDF

TitleJURNAL analisis penyusunan apbd.pdf
File Size125.3 KB
Total Pages14
Document Text Contents
Page 1

Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012,FISIP – UR

ANALISIS PROSES ANALISIS PROSES PENYUSUNANPENYUSUNAN

ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH ( APBD )ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH ( APBD )

KOTA PEKANBARU TAHUN 2012KOTA PEKANBARU TAHUN 2012

OlehOleh

Dafri FardianDafri Fardian

Pembimbing Pembimbing : Drs: Drs. H. . H. Isril, MIsril, MHH

[email protected][email protected]

ABSTRACTABSTRACT

Analysis Of Regional Government Budgeting Of Pekanbaru City 2012Analysis Of Regional Government Budgeting Of Pekanbaru City 2012

By: Dafri Fardian

Adviser: Drs. H. Isril, MH

This research investigates and describes the preparation process of regional

Government budget Pekanbaru City in 2012, the main issues raised in this

research is the delay in setting budgets Riau Province over 2012 that have broad

impact on the administration of the city of Pekanbaru.

This research is using the theory associated with the formulation of plans of local

regulations. Furthermore, this study conducted in Pekanbaru City Council,

Agency of Regional Development and Regional Secretariat of Pekanbaru. The

data required in the form of primary data and secondary data obtained through

interviews for primary data and secondary data analysis to documentation for

further analyzed with this method of analysis interactive.

This research proves, first that the formation of the Regional Regulation About
Budget Riau Provincial period in 2012 heavily influenced by political interests

and forth between the governments and parliaments of Pekanbaru. Both of the

factors that influence the formation of Pekanbaru City budget law of 2012

influenced External conditions, psychological and Communication Setting Intra-

institutional. further the factors that affect the synergy between the Council and

government ofPekanbaru city.

Keyword;Keyword;

Page 2

Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012,FISIP – UR

ABSTRAKABSTRAK

Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBelanja Daerah

(APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012(APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012

Pertama

Kedua

Kebijakan, Anggaran dan Perda.

Page 7

Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012,FISIP – UR

DPRD mempunyai posisi, tugas dan fungsi yang penting dalam

perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi perencanaan

dilakukan DPRD sejak proses penjaringan aspirasi masyarakat (need assesment)
hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD sampai pada penentuan

Straregi dan Prioritas APBD, sedangkan fungsi pengawasan oleh DPRD

dilakukan mulai pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD.

Dalam penentuan arah dan kebijakan umum APBD, fungsi APBD itu sendiri yang
dibagi atas : fungsi kebijakan fiskal dan fungsi kebijakan manajemen. Fungsi

Kebijakan fiskal dibagi lagi yaitu: Fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi

stabilisasi. Dalam fungsi alokasi, peran DPRD adalah mengarahkan agar dalam

hearing pembahasan APBD, usulan-usulan kegiatan lebih terfokus pada sektor-

sektor strategis yang mempunyai daya dorong tinggi bagi belanja publik. Pada

fungsi distribusi, DPRD dapat melakukan peran berupa revisi kembali terhadap

peraturan daerah yang sudah ada dan tidak relevan lagi dengan kondisi sosial

kemasyarakatan, pada fungsi stabilisasi peran DPRD diharapkan dapat

mengarahkan dan menjaga agar usulan kegiatan benar-benar bertujuan untuk

menjaga kestabilan perekonomian rakyat.

4.4. Proses Penyusunan APBDProses Penyusunan APBD
Pada dasarnya anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja

yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil yang

ditetapkan. Anggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja

juga harus memuat keterangan sebagai beikut :

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen

kegiatan yang bersangkutan.

3. Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja administrasi
umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal pembangunan.

Mekanisme penyusunan anggaran daerah terdiri dari serangkaian tahapan

aktifitas sebagai berikut :

1. Penyusunan Arah Kebijakan Umum APBD2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD, pemerintah daerah bersama

dengan DPRD kemudian menyusun dan menentukan strategi dan prioritas APBD.

Dalam menentukan strategi dan prioritas ini, komunikasi antara DPRD dan

pemerintah daerah terjadi dalam bentuk saling melengkapi data dan informasi

yang diperlukan dalam mendukung tersusunnya daftar skala prioritas yang sesuai

dengan arah dan kebijakan umum APBD serta aspirasi masyarakat serta program

jangka menengah. Proses yang dilalui menurut undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 Pasal 150 ayat 3 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah

disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah untuk jangka waktu
20 tahun yang menurut visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang
mengacu kepada RPJP Nasional.

2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk jangka
waktu lima tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari program kepala

Page 8

Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012,FISIP – UR

daerah yang penyusunannya berpedoman pada kepada RPJP Daerah dengan

memperhatikan RPJM nasional.

3. RPJM daerah memuat Arah kebijakan keuangan daerah, strategi keuangan
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja dan program

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD merupakan penjabaran dari
RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan daerah rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau yang

didorong dengan partisipasi masyarakat yang mengacu pada rencana kerja

pemerintah daerah.

5. RPJP dan RPJM ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada
peraturan daerah.

Kerangka BerfikirKerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas tentang proses penetapan peraturan daerah

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut undang undang nomor

32 tahun 2004, maka dapat digambarkan model dan proses penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka penelitian ini.

Kerangka BerfikirKerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas tentang proses penetapan peraturan daerah

tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut undang undang nomor

32 tahun 2004, maka dapat digambarkan model dan proses penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka penelitian ini.

Definisi KonseptualDefinisi Konseptual

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari istilah yang akan
digunakan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa

konsep dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Daerah adalah kebijakan daerah yang ditetapkan oleh DPRD
bersama pemerintah dalam upaya optimalisasi fungsi-fungsi pemerintah

daerah serta dalam rangka pencapaian tujuan pemerintahan daerah.

3. Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada keputusan menentukan
tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor (pemimpin) atau beberapa
aktor (para pemimpin) berkenaan dengan suatu masalah. Pengambilan

keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa

pilihan alternatif yang tersedia.

Page 13

Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012,FISIP – UR

APBD. Berikut wawancara dengan Yoserizal Usman berkaitan dengan

komunikasi intra-institusional sebagai faktor yang mempengaruhi proses

pembentukan Perda APBD Kota Pekanbaru Tahun 2012;

“…menurut hemat saya, komunikasi menjadi satu-satunya kunci untuk
memperbaiki pola penganggaran yang terjadi di Kota Pekanbaru agar
keterlambatan penetapan Perda APBD tidak terulang lagi dimasa-masa

yang akan datang karena berpotensi merugikan banyak pihak terutama
masyarakat miskin dan anak-anak yang membutuhkan bantuan bidang

pendidikan…”

Selain ketiga faktor dari aspek teoritis di atas, secara empirik ditemukan

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Perda APBD Kota Pekanbaru

Tahun 2012 yang mengalami keterlambatan penetapan dan berdampak luas pada

kelangsungan pembangunan di Provinsi Riau, yaitu;

1. Kualitas Sumber Daya Manusia DPRD
2. Kendala Internal Tata Tertib DPRD
3. Rekrutmen dan Keterwakilan Anggota DPRD Yang Rendah
4. Minimnya Partisipasi Masyarakat
5. Kondisi Sosio Politik yang berkembang
KesimpulanKesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2012 terdapat berbagai kepentingan baik ekonomi, sosial

dan terutama kepentingan politik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pekanbaru Periode 2012-2017, hal itu ditandai dari proses tarik ulur

kepentingan antara DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga

berdampak pada lambatnya penetapan Ranperda menjadi Perda APBD Kota

Pekanbaru.

2. Bahwa faktor-faktor pembentukan Perda APBD Kota Pekanbaru Tahun 2012dipengaruhi oleh Stimuli Ekternal, Setting psikologis dan Komunikasi Intra-
institusional. Secara empirik faktor-faktor yang mempengaruhi sinergisitas

antara DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembentukan Perda

APBD Kota Pekanbaru Tahun 2012 adalah Kualitas Sumber Daya Manusia
DPRD, Kendala Internal Tata Tertib DPRD, Rekrutmen dan Keterwakilan
Anggota DPRD Yang Rendah, Minimnya Partisipasi Masyarakat, Kondisi
Sosio Politik yang berkembang.

Saran-SaranSaran-Saran

1. Sebelum kebijakan itu diputuskan hendaknya rencana kebijakan yang dibuat
melibatkan kelompok masyarakat dan akademisi dalam rangka menjamin
keberpihakan kebijakan bagi kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan

sebagaimana pernyataan teoritik pada bab sebelumnya hendaknya dihimpun

dari masalah sosial bukan atas dasar kemauan elit pembuat kebijakan.

Page 14

Jurnal Ilmu Pemerintahan (2013), Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2012,FISIP – UR

2. Kebijakan publik yang dibuat hendaknya melalui mekanisme yang jelas yakni
melalui musyawarah rencana pembangunan mulai dari tingkat yang paling

bawah sampai tingkat tertinggi di pemerintahan jadi kebijakan itu benar-benar

memiliki landasan yang kuat.

3. Kebijakan publik yang diputuskan hendaknya berdaya guna dan berhasil guna
dalam rangka menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil

dan merata melalui pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
4. Kepentingan politik praktis dalam penyusunan APBD sebaiknya tidak boleh

terlalu mendominasi penyusunan APBD, oleh sebab itu TAPD dan TA DPRD

harus profesional dan proporsional menempatkan diri dalam hal penyusunan

APBD milik rakyat itu.

5. Tarik ulur kepentingan sebaiknya dihindari agar penyusunan APBD dapat
cepat selesai dan arah kebijakan yang disusun juga dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik bagi warga Kota

Pekanbaru.

Abdulrahman Fathoni, 2006. Metodologi Penelitian. Rineka Cipta: Jakarta

Agung Djojosoekarto, dkk 2004.Membangun Kapasitas Fungsi Anggaran DPRD.
Seknas Adkasi, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Similer Documents