Download Billing Rate Inkindo 2013 PDF

TitleBilling Rate Inkindo 2013
File Size5.5 MB
Total Pages28
Table of Contents
                            Cover Billing Rate_Warna
Cover Billing Rate_Black White
Kata Pengantar BR 2013
TAP Biling Rate  2013
Billing Rate INKINDO 2013_Final_30 07 13
	PEDOMAN STANDAR MINIMAL
	TAHUN 2013
	Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate)
	Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)
	SBOM = SBOB / 4,1
	SBOH = (SBOB / 22) x 1,1
	BLP = GD + BBS + BBU + T + K
	PROVINSI DKI JAKARTA
		Untuk Tenaga Sub Profesional *)
	PROVINSI DKI JAKARTA
	PROVINSI DKI JAKARTA
		LAMPIRAN
	Untuk Mata Uang Internasional :
	Untuk Mata Uang Rupiah :
	Untuk Mata Uang Rupiah:
                        
Document Text Contents
Page 1

PEDOMAN
STANDAR
MINIMAL

BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI

REMUNERATION / BILLING RATE and
DIRECT COST
FOR CONSULTANCY SERVICES

2013

Page 14

INKINDO 2013 Hal. 8


Tabel 4-13
Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2013

Untuk Tenaga Pendukung *)


PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000


NO PERSONIL RUPIAH PER BULAN
1. OFFICE MANAGER 7,950,000
2. SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR 7,200,000
3. BILINGUAL SECRETARY 7,850,000
4. SECRETARY 4,850,000
5. COMPUTER OPERATOR / TYPIST 4,300,000
6. DRAFTER (MANUAL) 3,600,000
7. MESSENGER 2,550,000
8. OFFICE BOY 2,300,000
9. DRIVER 2,750,000

10. OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER 2,500,000


*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2013 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung
Personil per Provinsi (Tabel 5-13).

Page 15

INKINDO 2013 Hal. 9


Tabel 5-13
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2013



NO PROVINSI INDEKS
1 Nanggroe Aceh Darussalam 1.02
2 Sumatera Utara 1.04
3 Sumatera Barat 1.04
4 Riau 1.03
5 Kepulauan Riau 1.00
6 Jambi 1.04
7 Sumatera Selatan 1.01
8 Kepulauan Bangka Belitung 1.10
9 Bengkulu 1.07

10 Lampung 1.11
11 Banten 1.03
12 DKI Jakarta (Benchmarking) 1.00
13 Jawa Barat 1.01
14 Jawa Tengah 1.00
15 DI Yogyakarta 1.02
16 Jawa Timur 1.02
17 Bali 1.03
18 Nusa Tenggara Barat 1.08
19 Nusa Tenggara Timur 1.11
20 Kalimantan Barat 1.06
21 Kalimantan Tengah 1.03
22 Kalimantan Selatan 1.05
23 Kalimantan Timur 1.10
24 Sulawesi Utara 1.00
25 Sulawesi Tengah 1.06
26 Sulawesi Tenggara 1.06
27 Sulawesi Selatan 1.02
28 Sulawesi Barat 1.03
29 Gorontalo 1.07
30 Maluku 1.04
31 Maluku Utara 1.03
32 Papua 1.06
33 Papua Barat 1.15


Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi
tersebut.

Page 27

INKINDO 2013 Hal. 21


Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
f = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development)
Kurs = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2,
dst
Exp = Tahun Pengalaman Personil


2. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya

Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB)
untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan
basis tahun kontrak 2013 (n = 2013).


Untuk Mata Uang Rupiah:
Y7 = { 87262 + 586 GDP + 8 P + 1496643 Exp } .................. (7)
Y8 = { 6404 + 1038 GDPc + 130213 P + 1826251 Exp } .................. (8)
Y9 = { 10328 + 4 GDP + 2453 P + 1986827 Exp } .................. (9)

Dimana :
Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst
Exp = Tahun Pengalaman Personil


VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung

Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil dengan
penggunaan Indeks untuk provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

Contoh:
1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-13) = 1.04

Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 16.650.000,-
Maka:
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 1.04 x Rp. 16.650.000,-

= Rp. 17.316.000,-
Dibulatkan = Rp. 17.300.000,-


2. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-13) = 1.01
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 8.500.000,-
Maka:
Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 1.01 x Rp. 8.500.000,-

= Rp. 8.585.000,-
Dibulatkan = Rp. 8.580.000,-

Page 28

INKINDO 2013 Hal. 22


VII. Pedoman Standar Minimal


Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) dan Biaya Langsung Non Personil
(Direct Cost) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa
tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.


VIII. Provinsi Baru


Untuk provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) dan
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.

Similer Documents